Haji Pada Masa Hindia Belanda

haji-pada-masa-hindia-belanda

Siapa tak kenal Indonesia? Negeri kepulauan terbesar di dunia sekaligus negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Alhamdulillah lima rukun Islam berkembang subur di negeri ini. Syiar-syiar Islam pun mendapat dukungan pemerintah, buktinya kumandang adzan saja dapat terdengar dimana-mana.

Negeri yang kaya akan sejarah dan budaya ini juga Allah berkahi dengan kekayaan alam seperti rempah-rempah, hasil hutan, hasil laut, barang tambang, serta flora dan fauna. Negeri kita pernah melahirkan kerajaan-kerajaan besar yang gaungnya terdengar ke seantero dunia seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Aceh. Maka tak heran bila bangsa-bangsa asing berdatangan ke nusantara entah untuk berniaga atau menetap. Orang-orang India, Arab, Persia, Cina, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Denmark, Perancis, serta Jepang datang ke negeri ini dan sebagian diantaranya justru menjajah.

Orang Belanda pertama yang tiba di Nusantara adalah adalah Cornelis de Houtman. Ia tiba di Banten tahun 1596 M untuk membeli lada. Setelah kedatangannya semakin banyak kapal Belanda yang singgah di Banten; namun karena jauhnya perjalanan serta ancaman Portugis maka banyak diantara mereka yang merugi. Solusi pun dicapai melalui pembentukan VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) atau Perusahaan Dagang Hindia Timur pada 1602 M. Perlahan tapi pasti kongsi dagang ini berhasil meraup keuntungan dari perniagaan. Imbasnya, mereka mulai minta izin penguasa lokal untuk membuat gudang, benteng, dan membawa prajurit. Setelah itu mereka mulai memaksakan harga beli serta melarang raja-raja pribumi menjual rempah pada bangsa Eropa lain. Maka terjadilah perang di seantero nusantara. Inilah awal dari 350 tahun penjajahan Belanda di negeri kita.

Tahun 1800 M VOC yang terus merugi dinyatakan bangkrut dan seluruh asetnya diambil alih pemerintah Belanda. Dengan demikian nusantara berganti status dari jajahan perusahaan menjadi jajahan negara lain. Apa yang diwariskan pemerintah Belanda bukan hanya sebuah wilayah jajahan yang luas dan kaya raya namun juga penduduk muslim yang besar jumlahnya. Dan diantara penduduk beragama Islam tadi banyak yang hendak berangkat ke tanah suci Mekkah dan Madinah untuk berhaji maupun menuntut ilmu syar’i. Maka apakah yang dilakukan oleh Belanda?

Belanda berubah pikiran

Awalnya Belanda berusaha sekuat tenaga untuk mencegah kaum muslim Nusantara untuk berangkat haji. Hal ini wajar karena saat itu bangsa Eropa masih terbawa suasana permusuhan ala perang salib. Maka jadilah VOC menyulit-nyulitkan orang yang hendak berhaji. Calon haji pribumi yang hendak berangkat ke tanah suci dengan kapal Belanda dilarang padahal saat itu kapal-kapal VOC banyak berlalu-lalang di perairan Nusantara. Tak kalah cerdik, Sultan Agung dari Mataram pun memberikan jaminan pada utusan kerajaan yang hendak pergi ke Mekkah untuk berangkat dengan kapal Inggris.1 Cara lain yang juga tak kalah cerdik adalah jamaah haji berangkat sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah kapal niaga dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Menyadari sulitnya melarang umat Islam nusantara untuk berhaji, VOC pun menyerah. Pada 24 September 1646 M perusahaan tersebut menyetujui dan mengizinkan ulama berangkat ke Mekkah menggunakan kapal dagang Belanda.

Selain masalah transportasi, Belanda juga coba mempersulit keberangkatan calon haji dengan mewajibkan pembayaran pas-jalan (sejenis pajak) sebesar f110 (110 Gulden). Pewajiban pas jalan ini diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1825 M melalui Resolusi Gubernur Jenderal tanggal 18 Oktober 1925 no. 9.2 Meskipun dipersulit namun jumlah calon jamaah haji semakin bertambah hingga akhirnya dimanfaatkan oleh dua orang pengusaha kapal laut yakni Syaikh Umar Bugis dan Syaikh Abdullah bin Abdulkadir Munsyi.3 Kapal-kapal mereka lebih dipilih oleh jamaah haji daripada kapal-kapal Belanda.

Prospek menggiurkan yand ditawarkan bisnis angkutan haji akhirnya meluluhkan tekad Belanda. Tak hanya berhenti menghalang-halangi, pada 1873 M mereka justru turut bermain dengan mendirikan tiga perusahaan pelayaran yakni Nederland, Rotterdamsche Lloyd, dan Ocean.4 Kini kapal-kapal layar dan uap milik Belanda turut meramaikan pasar transportasi haji yang dipegang orang-orang Arab dan Inggris.

Manajemen haji Hindia Belanda

Pengelolaan haji pemerintah Belanda dikelola oleh dua pihak yakni pemerintah pusat di Negeri Belanda dan pemerintah Nederlandsch Indie yang berpusat di Nusantara.5 Dalam hal ini pemerintah pusat diwakili oleh Minister van Buitenladshe Zaken (MBZ / Menteri Luar Negeri) dan Minister van Kolonie (MK, Menteri Penjajahan). Adapun pemerintah Hindia Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal dan Algemeene Secretaris (Sekertaris Umum).

Selain koordinasi antara pemerintah pusat di Belanda dan di Hindia Belanda, pengelolaan haji juga melibatkan pihak ketiga yang berada di tanah Arab yakni Konsulat. Konsulat Belanda di Jeddah dibuka tahun 1872 yang di dalamnya terdapat pegawai-pegawai muslim nusantara seperti Raden Aboe Bakar Djajadiningrat yang bertugas sebagai juru bahasa. Selain itu ada Agus Salim yang menjadi pengganti Raden Aboe Bakar sebagai drogman (staff yang bertugas mencatat perilaku orang Indonesia di tanah suci). Konsulat Belanda di Jeddah bertugas melindungi dan mengayomi waga Hindia Belanda yang berada di tanah suci sekaligus menjadi wakil resmi negara dengan para penguasa dua kota suci yang saling berganti mulai dari Turki Utsmani, Kerajaan Hasyimiyah, hingga Kerajaan Saudi.

Semakin meningkatnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun membuat Kongsi Tiga tidak mampu lagi memenuhi setiap permintaan hingga Pemerintah Belanda memberikan izin maskapai-maskapai asing untuk meramaikan pasar transportasi haji. Dengan dibukanya tirai monopoli ini maka masuklah perusahaan Holt Line dari Inggris, Rossen & Co, Tong Hong dari Palembang, maskapai Jepang, serta perusahaan milik muslim Haji Hasan Nemazee. Perusahaan-perusahaan tersebut mengangkut jamaah haji menuju Jeddah baik menggunakan zeilchip (kapal layar) atau stoomschip (kapal uap).

Sebelum adanya pesawat komersil, stoomschip merupakan angkutan paling canggih dan paling cepat untuk mengarungi laut. Kurang lebih dalam tempo 20 atau 25 hari jamaah haji telah tiba di Jeddah. Selain cepat kapasitas angkut kapal uap juga besar hingga tak heran komunitas Arab di Batavia sengaja membeli sebuah kapal uap berkapasitas 400 penumpang dari firma Besier en Jonkheim.6

Di atas kapal jamaah haji ditempatkan berdasarkan kelas yang berbeda-beda. Penumpang kelas umum ditempatkan di dek laagste klasse (kelas rendah), sedangkan hoogte klasse (kelas tinggi) ditempatkan di kamar-kamar. Selain pembagian tempat, kapal juga dilengkapi dengan toilet, ventilasi, penerangan, air untuk keperluan mandi dan mencuci 1000 jamaah, rumah sakit, tenaga medis, serta dokter.

Pada waktu senggang para jamaah biasa berkumpul di dek entah sekedar untuk mencari angin, berkenalan, bertukar cerita, bahkan melaksanakan manasik haji. Dengan demikian terjalinlah ukhuwah islamiyah di kalangan umat Islam di atas kapal.

Ketika memasuki Laut Merah maka kapal pun harus singgah di stasiun-stasiun karantina seperti Kamaran, Abu Said, Abu Ali, Wasta, dan di kemudian hari Jeddah. Mulanya stasiun-stasiun karantina tersebut didirikan pemerintah Utsmani dan beberapa negara Eropa tahun 1838. Tujuan awal pendirian pos-pos karantina tadi adalah untuk melindungi orang-orang Turki dan Eropa dari penyakit menular yang bisa datang dari kapal-kapal dari Laut Merah. Tiga puluh lima tahun kemudian (1873 M) Pemerintah Utsmani mewajibkan kapal haji yang datang dari Indonesia, Semenanjung Tanah Melayu, dan Anak Benua India wajib singgah di salah satu stasiun karantina tersebut untuk diperiksa kesehatan baik kapal maupun jamaahnya oleh Internationale Gezondheidsraad.

Lembaga kesehatan yang beranggotakan Inggris, Perancis, dan Belanda itu memiliki tenaga medis yang bertugas memeriksa kesehatan jamaah sekaligus mengecek kelayakan kapal-kapal pengangkut haji baik di bidang ventilasi, sanitasi, dll. Akibat banyaknya jamaah yang harus diperiksa maka proses tersebut dapat memakan waktu tiga hingga lima hari. Setelah itu kapal diizkinkan untuk kembali berlayar ke Jeddah, pemberhentian terakhir sebelum menuju Makkah.

1Putuhena, Dr. M. Shaleh. Historiografi Haji Indonesia, hal. 133. Yogyakarta: Lkis, 2007.

2Putuhena, Dr. M. Shaleh. Historiografi Haji Indonesia, hal. 126. Yogyakarta: Lkis, 2007.

3Putuhena, Dr. M. Shaleh. Historiografi Haji Indonesia, hal. 134. Yogyakarta: Lkis, 2007.

4Putuhena, Dr. M. Shaleh. Historiografi Haji Indonesia, hal. 134. Yogyakarta: Lkis, 2007.

5Putuhena, Dr. M. Shaleh. Historiografi Haji Indonesia, hal. 223. Yogyakarta: Lkis, 2007.

6Putuhena, Dr. M. Shaleh. Historiografi Haji Indonesia, hal. 134. Yogyakarta: Lkis, 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s